Gema-Rangkaian kegiatan Dies Maulidiyah UIN Maliki Malang ke-9 tidak berakhir di kegiatan Jalan Sehat beberapa hari lalu (23/6). Terbukti dengan diadakannya Memorandum of Understanding (MOU) yang diadakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam berbagai hal, yaitu kolaborasi penelitian, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), publikasi dan diseminasi penelitian, beasiswa dan pelatihan karyawan.

Salah satu wujud nyata dari MOU tersebut adalah diadakannya Seminar Internasional yang mengangkat tema The Dynamics of Islamics Law in Southeast Asia. Dalam kesempatan ini, dihadirkan Rois Syari’ah PBNU, Dr. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.A., Direktur Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, Prof. Dr. Abd. Ghofar Ismail dan Pakar Hukum Bisnis Syari’ah, Dr. Suwandi, M.Hum. (6/7).

Masdar menyampaikan bahwa dalam mendirikan negara harus dengan kemapuan syar’i bukan hanya kemapuan nalar karena negara merupakan ‘last resort’ bagi rakyatnya. Negara adalah pelindung dalam seluruh aspek dan hak-hak warganya. Beliau juga menuturkan bahwa negara merupakan representatif Tuhan sebagai ar-Rahman.

“Untuk masalah pajak, Islam pun juga membahasnya yaitu dalam bentuk zakat. Negara merupakan ‘amir’ untuk pajak yang dibayarkan warganya dan oleh karena itu, negara berhak 1/8 atau 12,5 persen atas pajak tersebut, 7/8 persennya wajib dikelola untuk kesejahteraan warga negara tersebut,” jelas beliau.

Namun pernyataan beliau menurut moderator dalam seminar tersebut, dianggap berlawanan dengan pernyataan kedua pemateri sebelumnya, Ghofar Ismail dan Suwandi, yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi syari’ah tergantung atas campur tangan masyarakat. Sedangkan kedua pemateri sebelumnya menuturkan bahwa ekonomi syari'ah akan lebih maju jika ada campur tangan pemerintah di dalamnya. (nyy)