Desakan dari sejumlah kalangan supaya Gus Dur mundur  dari kursi kepresiden kembali mencuat. Bahkan yang kedua ini lebih marak dan terkesan tendensius sekali. Gus Dur dianggap gagal menyelesaikan persoalan-persoalan yang melilit bangsa ini, bahkan yang terjadi justru Gus Dur dianggap membuat KKN baru, seperti kasus Buloggate, Bruneigate dan yang terakhir soal penundaan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh tiga konglomerat nakal. Tak pelak ketua MPR, Amin Rais ngotot untuk menggelar sidang istimewa dan meminta maaf kepada rakyat karena telah keliru memilih Abdurrahman Wahid. Meski  tidak jelas siapa dan di mana alamat rakyat itu. Demikian pula Ketua DPR, Akbar Tanjung terus melakukan manuver-manuver-nya untuk memojokkan Gus Dur, sampai-sampai beberapa kalangan pengamat menyarankan supaya konflik antarelit politik itu segera dihentikan demi terhindarkannya konflik horizontal. Di sisi lain kepemimpinan Gus Dur memang mampu mengubah kondisi pemerintahan yang selama rezim Orde Baru terlihat angker dan sakral, kini menjadi cair dan terbuka, sehingga tidak ada budaya sungkan dan takut untuk menyampaikan kritik dan memberi masukan yang terkait dengan kebijakan-kebijakabn peemerintah. Bahkan sekarang pers secara bebas dapat melansir berita apa saja, termasuk berita “sekandal”   Gus Dur dengan Ariyanti, berita-berita seks dan gambar-gambar porno lainnya. Dan saking bebasnya sehingga seringkali vulgar dan manipulatif. DPR-nya pun kemudian sering  terjebak pada fungsi kontrolnya saja. Bahkan saking semangatnya sehingga yang dilakukan saelama ini hanya kritik-krtiknya saja dan membuat pansus-pansus untuk menjatuhkan pemerintah, sementara hak inisiatifnya terabaikan. Akhirnya seperti yang nampak sekarang, ada tarik menarik dan konflik di antara legislatif dan eksekutif. Kenapa mereka tidak berusaha untuk memecahkan persoalan bangsa ini dengan jalan musyawarah yang baik? Kenapa mereka saling mencaci dan membuat pernyataan pers yang menambah ketegangan di masyarakat? Ya, memang kita masih terus dihadapkan pada persoalan yang melilit bangsa ini: krisis ekonomi, krisis kepercayaan dan krisis moral. Tetapi juga harus disadari, bahwa melahirkan demokrasi memang mahal harganya dan perlu waktu dan proses. Mewujudkan pemerintahan Baru Indonesia memerlukan kesabaran dan pengorbanan, bahkan tidak cukup hanya dengan waktu lima tahun, apalagi satu tahun dalam pemerintahan Gus Dur sekarang ini. Maka, juga tidak fair jika ada sebagian orang dan kelompok yang terus menuding Gus Dur sebagai presiden yang gagal. Terlalu dini untuk menilai itu. Kita memang baru belajar berdemokrasi, demokrasi trial and error, kata Nurcholish Madjid. Budaya kekerasan, korupsi, kolusi, nepotisme dan otoritarianisme dalam pemerintahan Orde Baru selama  kurang lebih tiga dasawarsa telah mengakar sedemikian rupa, sehingga rasanya berat untuk serta merta memberantasnya. Sejuta persoalan, baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya begitu menumpuk dan terpaksa harus diwariskan dan menjadi tanggungjawab serta pekerjaan mega berat pemerintahan baru Gus Dur. Tak heran jika pemerintahan baru tersebut kebingungan mengatasi persoalan yang menumpuk itu. Dari mana harus memulai pekerjaan dan perbaikan itu. Karena belum sampai tuntas menyelesaikan persoalan yang satu muncul kemudian persaoalan lain yang tak kalah rumitnya. Sementara itu diantara kita ada yang tidak sabar lagi menunggu munculnya suasana kehidupan yang demokratis dan kondisi perekonomian yang gemahripah lohjinawe di negeri ini. Kemudian, diantara elit politik kita juga terus berdebat dan saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi dan golongan masing-masing, sehingga suhu politik bukan semakin sejuk, tetapi malah semakin memanas dan tegang yang pada gilirannya melahirkan kondisi semakin tidak menentu dan tidak menguntungkan bagi upaya pemulihan krisis, terurtama dalam bidang ekonomi, keamanan dan ancaman disintegrasi. Di pihak lain Gus Dur juga kadang-kadang terkesan ngotot dengan pendiriannya, bahkan sering membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Yang segera harus kita antisipasi dan sadari adalah,  bahwa konflik elit politik itu sangat potensial menjadi konflik horizontal, sebab para tokoh elit politik itu masing-masing mempunyai masa di bawah (grass root). Gus Dur memiliki kekuatan besar ditingkat bawah, yaitu NU, PKB dan sejumlah komunitas pesantren, sementara Amin Rais memiliki kekuatan di PAN, Muhammadiyah dan beberapa pendukung lain. Demikian pula Akbar Tanjung dan Megawati. Semua memiliki massa besar di tingkat bawah. Jika para elit politik itu berseteru, apalagi salah satu mereka dijatuhkan, maka para pendukungnya tak akan tinggal diam, bahkan mereka rela mati demi pemimpinnya. Inilah yang juga dikhawatirkan oleh Imam Prasojo, Eep Saiufullah dan Emha Ainunnajib. Mereka mengingatkan ekepada Aimn Rais supaya mempertimbangkan resiko besar yang ditimbulkan dari pernyataan-pernyataannya yang kelewat batas itu  (Jawa Pos, 30/10/2000). Kerusushan di berbagai daerah terus bergolak seakan tidak mengindahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengadilan oleh masa kepada salah seorang yang dianggap berbuat salah sudah sedemikian kerasnya dan membudaya. Tak heran jika kemudian seorang yang dituduh pencopet dan dukun santet harus mengalami kematian yang tragis, dianiaya dan dibakar ramai-ramai tanpa beban dan rasa kemanusiaan. Sadis benar! Memang, kita pun menyadari, bahwa kecenderungan untuk main hakim sendiri yang dilakukan masa akhir-akhir ini akibat tidak adanya kepastian hukum di negara kita ini. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang selama ini begitu korup dan penuh permainan, sehingga ribuan kasus tindak kejahatan tak pernah terselesaikan, sementara masyarakat menunggu ada penyelesaian secara adil dan transfaran. Kita harus  menghindarkan diri dari kepentingan politik sesaat, supaya tidak  menanggung dampak dan resiko yang amat berat, menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jika ini yang terjadi, maka apa makna dan manfaatnya melengserkan Pak Harto yang dianggap sebagai pemimpin yang batil dan korup itu? Bukankah  dari semula kita hendak bertekad menegakkan keadilan, meruntuhkan kebatilan dan reformasi? Sekali lagi reformasi? Kini saatnya kita bercermin dan bertekad untuk bersama-sama memperebaiki keadaan. Berangkat dari hati yang tulus, tidak dari partai, kelompok maupun golongan, melainkan dari hati nurani yang terdalam, memulai dari diri kita masing-masing untuk nawaitu menegakkan kebenaran dan keadilan demi persatuan dan kesatuan. Rekonsiliasi nasional harus segera kita wujudkan demi kepentingan bangsa dan keutuhan nasional, pertemuan antar tokoh, apapun namanya --pertemuan Ciganjur, rembuk nasional-- harus berdasarkan pada komitmen kebangsaan dan persatuan, sebab kalau tidak, maka apapun jenis pertemuan itu dan berapa kalipun pertemuan itu diadakan, sampai pertemuan Ciganjur X sekalipun, jika tidak didasarkan pada komitmen di atas, maka sia-sialah dan buang-buang energi belaka. Bangsa Indonesia telah memiliki modal nasionalitas yang amat berharga, seperti keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah negara, sistem pemerintahan yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer sebagai tulang punggung ketertiban dan keamanan nasional. Modal inilah yang harus kita pertahankan demi terwujudnya Indonesia baru yang ita idam-idamkan selama ini. Kita berharap besar dengan konsensus fraksi-fraksi di MPR yang menyerukan agar perbedaan pendapat dan pandangan dalam berdemokrasi tidak mengurangi komitmen untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila. Kita berharap juga agar kegiatan politik senantiasa dilandaskan pada moral, kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan golongan, kelompok maupun perorangan. Semoga apa yang diucapkan mereka tidak sekadar wacana dan basa-basi politik belaka, melainkan wujud yang nyata. Marilah kita belajar dari sejarah, bahwa lemahnya suatu bangsa dan negara karena menipisnya rasa persaudaraan dan persatuan. Sebaliknya, kuatnya suatu bangsa dan negara karena kokohnya persaudraan dan persatuan.  “Bersatu kita teguh bercerai kita jatuh”, demikian ungkap leluhur kita. Bersatulah elit politik dan akhiri konflik.                               -------------- *Drs. M. Zainuddin, MA. adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam  Malang dan Direktur Lembaga Srudi dan Pengembangan Umat (LSPU-Gnosis) di Malang.