Seorang sosiolog Muslim kenamaan, Ibn Khaldun menyatakan al-Nas ‘ala Dini Mulukihim bahwa pemimpin memiliki peran besar dalam membentuk perkembangan masyarakat. Hingga pada masalah agamapun mereka lebih cenderung mengikuti pemimpinnya (Muqaddimah Ibn Khaldun: 29). Teori di atas mirip dengan apa yang ditemukan oleh psikolog dan sosiolog modern Magdogal (Inggris) dan Tard (Perancis) yang mengatakan, bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya perkembangan dalam masyarakat berasal dari hasil kerja dan  rekayasa para pemimpinnya, para pembaharu dan ahli pikir (A.A. Wafi, 1985:135). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, figur pemimpin sangat dibutuhkan untuk menjadi teladan bagi para pengikutnya. Dalam Negara demokrasi, peran rakyat dituntut secara efektif sebagai kontrol roda pemerintahan yang diamanahkan kepada anggota dewan yang terhormat. Oleh sebab itu seharusnya lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif (agent of aspiration and distribution). Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah. Kondisi ini justru sebaliknya di negeri kita. Di tengah-tengah penderitaan rakyat seperti ini justru mereka menikmati tunjangan yang melimpah. Pemandangan seperti ini jelas sangat kontras dengan prinsip dan fungsi legislasi di atas. Oleh sebab itu, jika pemerintahan SBY-Budiono ingin tetap memiliki trust dan simpati masyarakat seperti sediakala, yang memang didamba-dambakan oleh rakyat selama ini, maka SBY-Budiono harus belajar dari figur pemimpin pendahulunya. Jika tidak, maka akan terjadi "ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah" selamanya. Demikian pula jika para anggota dewan yang diamanahi oleh rakyat tidak serius memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, maka juga akan terjadi ketidakpercayaan rakyat kepada para dewan, alias terjadi apatisme. Dalam kasus Bank Century misalnya, para anggota pansus tidak bisa bermain-main. Jangan hanya tampak serius di sidang yang ditonton oleh publik selama berminggu-minggu ini, tetapi tidak serius di luar sidang, alias bermain main dengan tawar-menawar politik dan mengelabuhi rakyat. Persoalan ini harus diungkapkan sejujur-jujurnya.  

Belajar  dari Kepemimpinan Nabi

Nabi hadir untuk membawa angin segar bagi “masyarakat baru” yang mendambakan sebuah kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab. Karena apa yang dibawa nabi adalah sistem ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial: persamaan hak dan derajat di antara sesama manusia, kejujuran dan keadilan (akhlaq karimah). Selain itu, sesuai posisinya sebagai pembawa rahmat, Nabi terus berjuang merombak masyarakat pagan-jahiliyah menuju masyarakat yang beradab, atau dalam bahasa al-Qur’an disebut min-’l-Dhulumat ila-’l-Nur (lihat QS. Al-Baqarah:257, al-Maidah:15, al-Hadid: 9, al-Thalaq:10-11 dan al-Ahzab:41-43). Selama kurang lebih sepuluh tahun di Madinah, nabi telah melakukan reformasi secara gradual untuk menegakkan Islam, sebagai sebuah agama yang memiliki perhatian besar terhadap tatanan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang memiliki kesatuan kolektif dan berperadaban tinggi, baik dalam konteks relasi antarmanusia maupun dengan Tuhan,.dan masyarakat yang dibangun Nabi saat itu adalah masyarakat pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan kepercayaan. Nilai-nilai islami yang tercermin dalam figur Nabi yang melampaui batas ikatan primordialisme dan sektarianisme telah memberikan rasa aman dan terlindung bagi masyarakat yang pluralistik tadi. Perkawinan Nabi dengan seorang istri dari luar rumpun keluarga, kecintaannya terhadap Bilal, seorang budak kulit hitam yang menjadi muazzin pertama Islam, dan pidatonya pada kesempatan haji wada’ di Arafah yang menentang pertikaian suku dan kasta telah membuktikan sikap arif dan bijak kepemimpinannya. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan oleh Ashgar Ali (1993), bahwa konsep jihad (berjuang) dalam perspektif Islam adalah, tidak memaksa orang untuk memeluk Islam sebagai sebuah agama, melainkan berjuang untuk memerangi kemungkaran dan mengakhiri penindasan oleh orang kuat (al-mustakbirin) terhadap orang lemah (al-mustadh’afin). Semua utusan Tuhan (Nabi) digambarkan dalam al-Qur’an sebagai pembela al-mustadh’afin untuk menghadapi al- mustakbirin, seperti Musa yang digambarkan oleh Allah dalam al-Qur’an sebagai pembebas bangsa Israel dari penindasan raja Fir’aun, sebagaimana frman-Nya: “Dan Kami hendak memberi karunia bagi orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi” (Q.S.28:5). Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah ke dunia untuk membebaskan masyarakat Arab dari krisis moral dan sosial kala itu. Secara tegas beliau berani memberantas praktik-praktik akumulasi kekayaan yang diperoleh secara ilegal (baca: KKN) oleh konglomerat Arab saat itu, dan gerakan reformasi Nabi itulah yang kemudian membuat mereka berang dan merasa terancam kepentingannya. Sampai-sampai beliau dan keluarganya diboikot dari hubungan kerja dan pergaulan. Oleh sebab itu sebagaimana penilaian Ashgar Ali maupun Ahmad Amin, seorang sejarawan Mesir, bahwa pada hekikatnya kelompok hartawan Makkah bukan tidak mau menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi kala itu, atau penentangannya terhadap penyembahan berhala, melainkan yang sangat dirisaukan oleh mereka adalah gerakannya yang mengarah kepada “ancaman” praktik monopolistik dan eksploitatif yang mereka lakukan. Pengaruh reformasi Nabi Muhammad betul-betul mengguncang dunia, dan dengan waktu kurang lebih sepuluh tahun beliau mampu mewujudkan sebuah masyarakat ideal, masyarakat yang secara sosiologis berada dalam kelas kesejajaran atau “masyarakat tanpa kelas”. Status manusia tidak diukur oleh kekayaan maupun jabatan, melainkan diukur oleh kesalehan dan ketakwaannya. Bagaimana manusia mampu berhubungan dengan Tuhan-nya, juga mampu berhubungan dengan sesama manusia dan alam semesta? Di sini sebetulnya 14 abad yang silam Islam sudah berbicara mengenai regulasi relasi antarmakhluk. Inilah sebetulnya etika Islam (al-akhlaq al-karimah) itu. Konsep Al-akhlaq al-Karimah atau akhlaq karimah --bukan akhlaqul karimah-- sering dipahami secara simplistik, artinya bahwa akhlak itu hanya dipahami sebatas sopan santun saja. Padahal al-akhlaq al-karimah itu mencakup berbuat kebajikan kepada semua, termasuk menjaga keseimbangan alam semesta ini (mencakup persoalan ekologi, HAM, keadilan, demokratisasi, ketimpangan sosial dan sebagainya). Jika ini yang dipahami, maka kurikulum akhlak menjadi wajib di semua lembaga pendidikan (apapun jenis dan jenjangnya). Sebagaimana kata adab, atau al-adab sering dipahami secara sederhana, tata krama atau sopan santun murid dengan guru atau anak dengan orang tua. Padahal al-adab itu memiliki ekstensi makna ta’dib yang berarti mengembangkan peradaban. Maka tidak mungkin seorang Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah Swt. ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak, kalau akhlak ini hanya bermakna sopan santun. Apa mungkin itu? Bukankah menyederhanakan makna nubuwwah dan risalah-nya? Inilah akhlaq karimah yang sepadan dengan Ihsan, yang merupakan kelanjutan dari Islam dan Iman, dan yang diperjuangkan Nabi selama itu. Semoga para pemimpin bangsa ini mampu meneladani kepemimpinan Nabi besar Muhammad Saw.                                   ___________ Dr. M. Zainuddin, MA., Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.