GEMA-Pasca webinar bersama gubernur Jawa Timur, untuk kedua kalinya, UIN Maulana Malik Ibrahim mengadakan Webinar Nasional dengan tema lain “Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life”, Kamis (4/6). Narasumber utama yang dihadirkan ialah peraih gelar kehormatan Doktor (Honoris Causa) dari UIN Malang di Bidang Ekonomi Syariah. Yakni, Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma’ruf Amin.
Mengawali materinya, ia mengatakan bahwa tidak ada negara yang tidak terkena imbas negatif dari pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease). Apalagi, imbas pada aspek ekonomi negara mengalami perlambatan yang signifikan. Namun, segala pembatasan kegiatan sosial tetap harus diambil. “Karena pemerintah menempatkan kesehatan dan keselamatan warga negara sebagai prioritas utama,” jelas Kiai Ma’ruf.
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), kata Prof. Ma’ruf, mendapat perhatian pemerintah. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sangat berpengaruh negatif pada para pelaku UMKM. “Maka ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM,” ujarnya.
Pertama, pemerintah memberi insentif pajak bagi wajib pajak UMKM dengan cara pembebasan PPh (Pajak Penghasilan). Kedua, pemerintah memberi relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Tak hanya itu, pelaku UMKM juga mendapat subsidi bunga kredit dan beberapa keringanan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Dengan beragam kebijakan dan kemudahan yang diberikan, pemerintah memiliki satu harapan bagi pelaku UMKM. “Apapun situasi yang saat ini dihadapi, UMKM tetap harus bergerak efektif pasca pandemi menurun,” tutur wapres kelahiran 1943 ini. (nd)