HUMAS UIN MALANG - Agusli Ilyas, Ketua Tim Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran/ APK-APBN Ahli Madya Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui DIPA Kementerian Agama". Acara ini digelar di ruang pertemuan Rumah Singgah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan dihadiri oleh 40 Bendahara Pengeluaran serta Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) se-wilayah Malang Raya. Kamis, 30 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Agusli menekankan pentingnya profesionalisme bagi para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perbendaharaan. Ia menegaskan bahwa ASN di Kementerian Agama harus mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. "Bapak ibu yang ditunjuk menjadi Bendahara dan PPABP harus bisa bekerja profesional sesuai tupoksinya masing-masing," ujarnya.
Agusli juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. "Kita bekerja berdasarkan SOP, peraturan-peraturan yang diterbitkan merupakan salah satu acuan kita dalam menuntaskan tugas, dan harus jeli menelaah peraturan yang ada," tegasnya. Hal ini, menurut Agusli, merupakan langkah Kementerian Agama untuk terus meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan.

Kementerian Agama telah mengambil langkah strategis dengan mengadakan FGD ini untuk menciptakan bendahara dan PPABP yang berkompeten dan profesional. "Berdasarkan peraturan yang berlaku, bendahara dan PPABP harus memiliki sertifikat keahlian dan tidak bisa sembarangan dijabat oleh orang yang tidak memiliki keahlian di bidang itu," terang Agusli.
Agusli juga mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini memiliki 3.118 Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF APK APBN). "Oleh karena itu, kegiatan FGD Peran Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) sudah menjadi rutinitas untuk meningkatkan mutu SDM perbendaharaan," tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan ASN yang memiliki akuntabilitas tinggi dan profesionalisme dalam mengelola keuangan negara, sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama dalam meningkatkan kinerja birokrasi.